Pencapresan Hatta Rajasa dan Kaderisasi Pemimpin Bangsa

Beberapa hari terakhir ini, setelah Rapat Kerja Nasional PAN 2011 ditutup dengan salah satu keputusan: Pencapresan Hatta Rajasa pada pilpres 2014 bebagai tanggapan meramaikan media massa; dari wawancara dengan para tokoh, artikel sampai sekedar gossip.

Sebelumnya Partai Gerindra sudah lebih awal memastikan Letjen (purn) Prabowo Subiyanto untuk diusung sebagai calon Presiden. Partai Golkar yang sebulan lalu melaksanakan Rapimnas juga telah menetapkan Aburizal Bakrie, Ketua  Umum -nya sebagai Calon Presiden.

Hingar-bingar pencapresan dini  salah satunya disebabkan akan segera berakhirnya periode pemerintahan SBY yang menurut UUD 1945, sudah tidak punya peluang untuk mencalonkan atau dicalonkan. Hal ini berbeda dengan periode 2004-2009, dimana SBY masih punya peluang untuk mencalonkan yang kedua kalinya. Hanya Prabowo Subiyanto yang sudah sejak awal memastikan pencapresan dirinya pada saat itu.

Terlepas dari pro dan kontra atas pencalonan mereka yang telah dilecutkan melalui rumah mereka masing-masing yaitu Gerindra sebagai rumah Prabowo, Golkar sebagai rumah Aburizal Bakrie dan PAN sebagai rumah Hatta Rajasa: ini  adalah suatu fenomena yang positif, dimana partai tak lagi berpikir untuk mengimpor calon pemimpin bangsa dari luar rumah mereka.

Pencapresan dini dapat menjadi pendidikan politik bagi partai dan masyarakat secara luas. Setelah pencapresan itu, mereka akan berlomba-lomba untuk mendekat kepada rakyat sesuai dengan tugas yang diembannya. Terutama Hatta Rajasa, sebagai Menteri Koordinator Perekonomian pastilah tak lagi bisa main-main dengan pekerjaannya, langsung atau tidak pedikat balon capres akan membuatnya ‘bermental presiden’. Jangankan berpikir untuk menyelewengkan jabatan, melalaikan tugasnya saja akan berakibat sangat buruk baginya. Ibaratnya 24 jam seluruh pasang mata di republic ini sekarang mengamati langkah dan gerak-gerik para bakal calon presiden.

Pencapresan dini Hatta Rajasa, sebenarnya agak terlambat, mestinya itu sudah diputuskan pada waktu kongres PAN ke 3 di Batam pada Januari 2010 yang lalu. Bagi Hatta Rajasa sendiri, sesungguhnya pencapresan dini tak terlalu diinginkannya, simak saja jawaban atas keputusan pencapresannya di rakernas, tak pernah tegas: bekerja, bekerja dan bekerja….. banyak orang mengatakan bahwa Hatta terlalu santun. Kata Pak Amien Rais, seniornya, Hatta Rajasa lebih njawani ketimbang orang Solo. Sikapnya ini cukup masuk akal, bila terkait dengan posisinya sebagai pembantu presiden, Hatta tak ingin gege mongso…ia masih ewoh pakewuh dengan Presiden yang pada akhir November lalu telah resmi menjadi satu keluarga, besannya.

Tentu pencapresan hatta dari PAN menimbulkan berbagai spekulasi. Bagi kader-kader PAN spekulasi itu tak terlalu menjadi pemikiran yang penting. Dari pandangan umum 33 Dewan Pimpinan Wilayah yang hadir di forum Rakernas itu tak ada yang bersuara lonjong, semuanya bulat: meminta Hatta Rajasa untuk dicapreskan….alasan pencapresannya pun beragam: dari soal kader terbaik partai hingga peranan Hatta Rajasa di pemerintahan….

Terlepas dari seluruh proses yang menyertai tiga tokoh utama partai sebagai balon presiden tersebut, bagi penulis ini pertanda baik. Demokrasi kita tengah menuju pada kualitas lumayan. Setidaknya partai politik sebagai soko guru demokrasi dalam tiga belas tahun terakhir ini sudah mulai berbenah dalam hal kaderisasi. Kader partai sepertinya sudah bosan dicekoki calon-calon pemimpin dari luar mereka. Tuntutanya adalah mereka partai politik harus terus melakukan perubahan seiring dan sejalan dengan tuntutan jamannya. Saya kira ke depan tak perlu  ada dikotomi lagi antara professional dan politisi. Profesional bisa saja berlatar belakang politik alias kader partai. Yang terpenting adalah bagaimana profesionalitasnya mampu ditunjukkan untuk mengabdi kepada kepentingan bangsa. Bukankah tujuan setiap partai politik selalu berhimpit dengan semangat merah putih, dengan tujuan nasional yang sama.

Kaderisasi di PAN, tak pernah terhenti. Pada tahun 2004, PAN dengan percaya diri mengusung Prof. Dr. M. Amien Rais, Ketua Umum PAN pada saat itu untuk menjadi calon presiden berpasangan dengan Siswono Yudhohusodo, pada tahun 2009, melalui rakernas di Yogyakarta menjelang pemilihan umum presiden, PAN menetapkan mencalonkan Hatta Rajasa sebagai Calon Wakil Presiden, setelah Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir, menghentikan pencalonannya sebagai Presiden. Meski keberuntungan belum berpihak, namun dari sisi kaderisasi, PAN tak pernah absen dari percaturan kursi kepresidenan/wakil presiden. PAN tak pernah kering dari penyiapan kader-kader pemimpin bangsa meski usia partai masih seusia reformasi.

Bagi orang yang berpikir tentang proses, pencalonan Hatta Rajasa secara resmi sebagai balon presiden, adalah keputusan yang brilian. Pertama, proses ini akan mengakumulasi sinergi kader internal PAN dalam memfokuskan diri untuk memenangkan pemilu legislative sebagai batu pijakan (stepping stone) mulus tidaknya pencalonan hatta rajasa sebagai presiden. Kedua, persepsi orang di luar PAN bahwa ada faksionalisasi di tubuh PAN tak terbukti, nyatanya PAN secara bulat bersepakat dengan pencapresan Hatta Rajasa, sehingga semua anasir negative yang dapat menyebabkan kegagalan PAN mengusung Hatta Rajasa dapat segera diberantas, setiap orang harus mengikhlaskan bersinergi dan berbagi peran demi tercapainya tujuan tersebut. Yang keberatan dia bisa dianggap tak setuju Hatta Rajasa dicapreskan. Ketiga, proses konsolidasi dan sosialisasi akan menjadi milik sebuah tim besar yang diayomi partai, karena partai yang memutuskan Hatta Rajasa untuk dicapreskan. Keempat, Hatta Rajasa mesti mengikhlaskan tim besar yang didominasi oleh orang-orang jawa, karena secara kultur Hatta Rajasa memerlukan simbiosa dengan mereka untuk membuat pemilih jawa yang besar, yakin bahwa Hatta Rajasa seorang tokoh yang dapat mengayomi mereka.