MESIN EKONOMI PEMERINTAH BELUM OPTIMAL

Pertumbuhan ekonomi  Indonesia pada tahun 2011 diyakini akan menembus target yaitu sebesar 6,5 prosen. Hal tersebut sesuai penjelasan wakil menteri keuangan baru-baru ini. Perhitungan pertumbuhan ekonomi di dasarkan atas pendekatan pengeluaran yaitu 2,7 prosen dari konsumsi rumah tangga dan 3,3 prosen dari net ekspor. Sisanya 0,5 prosen dari konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestic bruto, dan perubahan inventori.

Dengan pertumbuhan sebesar 6,5 prosen tersebut, ekonomi makro Indonesia masih cukup aman terhadap instabilitas ekonomi kawasan. Akan tetapi secara mikro ekonomi, pertumbuhan tersebut belum berkualitas. Konsumsi rumah tangga yang menopang 2,7 prosen, lebih banyak didorong oleh konsumsi masyarakat kelas menengah ke atas  yang bila dibandingkan konsumsi rumah tangga masyarakat bawah terlampau timpang. Ini menunjukkan bahwa mesin ekonomi pemerintah yang memiliki kapasitas cukup besar belum mampu menggerakan sector riil yang mampu memberikan efek positif bagi terserapnya tenaga kerja secara besar-besaran. Akibatnya pertumbuhan yang ada baru dapat dinikmati sejumlah kecil masyarakat yang termasuk dalam perut piramida ke atas. Di bawah perut dan di pijakan piramida masih tetap menganggur dan hidup miskin.

Kapasitas mesin ekonomi pemerintah di dukung oleh 17 kementrian teknis di bawah koordinasi Menko Bidang Perekonomian, Dewan Pertimbangan Presiden, Komite Ekonomi Nasional dan UKP4. Masih ditambah beberapa dewan yang terkait dengan penopang kegiatan ekonomi. Anomali antara kapasitas mesin ekonomi dan out put yang dihasilkan belum mencerminkan terjadinya sinergi yang baik diantara elemen-elemen penting kegiatan ekonomi Indonesia. Bersyukur sector usaha kecil-menengah dan swasta lainnya mampu memberikan stimulus.

Penyakit klasik yang masih dilakukan pemerintah adalah ketidak mampuannya dalam melakukan konsolidasi di antara kementerian terkait yang mampu memberikan rangsangan terhadap pertumbuhan lebih cepat di awal tahun karena 3-4 bulan di awal tahun tersebut pemerintah masih disibukkan dengan pelbagai proses administrasi proyek yang kadang jauh ketinggalan dengan pergerakan sector swasta yang cepat untuk mengejar pertumbuhan yang diinginkan. Lebih parah lagi bila koordinasi tersebut harus ruwet di antara kementrian teknis dengan kementrian keuangan, Bappenas dan DPR yang dulu populer dengan istilah dibintang alias anggaran program belum bisa dicairkan.

Langgam lama yang tak kunjung selesai akan mengakibatkan idle atau hibernasi dari ketersediaan kapasitas mesin ekonomi pemerintah yang sebenarnya besar. Kondisi makro ekonomi memang cukup baik, namun harus diikuti dengan kondisi mikro yang dirancang dengan penyerapan APBN yang merata dan lebih cepat untuk menciptakan peluang-peluang baru di akhir tahun. Bukan menyelesaikan pekerjaan yang sedianya sudah selesai sebelum akhir tahun menjelang. Meski kita tidak boleh pesimis namun kementrian teknis yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan rakyat kecil justru dipegang oleh orang parpol dengan latar belakang parpol yang berbeda. Bila kepentingan merah putih tak didahulukan akibatnya akan sangat parah…..

Kita masih menaruh harapan mesin ekonomi pemerintah yang berkapasitas besar mampu bergerak lebih cepat dengan serangkaian koordinasi yang baik, baru pemerintah boleh berharap investasi akan masuk dan sector swasta bergairah…..