ANGGARAN MAFIA, MAFIA ANGGARAN DAN PENGANGGARAN UNTUK MAFIA

            Sudah sering kita mendengar berita di tv, membaca kabar di koran atau sekedar desas-desus tentang mafia yang berkeliaran di gedung DPR-RI wabil khusus di Badan Anggaran DPR. Kenapa di Badan anggaran DPR, karena di badan inilah wakil rakyat kita dipilih oleh fraksinya dengan jumlah sedikit untuk mewakili 560 anggota DPR menggunakan haknya, sebagai anggota DPR, hak budget untuk menganggarkan program-program makro dalam APBN yang kemudian secara teknis dibahas di komisi-komisi untuk menjadi RKA KL yang dibahas bersama pemerintah kemudian disetujui bersama-sama DPR RI secara kelembagaan dan pemerintah menjadi Undang-undang APBN.

            Bermula berbagai kasus yang menyeret anggota DPR RI ke kursi pesakitan KPK karena disangka menerima suap ataupun gratifikasi, entah dari mana asalnya kemudian ramai-ramai publik koor, ada mafia di DPR. Sejauh ini tak pernah ada penangkapan terhadap mafia tersebut. Karena yang ditangkap adalah anggota DPR RI, stafnya, pegawai pemerintah atau pengusaha yang memberikan uang pelicin kepada anggota DPR untuk memuluskan program tertentu. Dalam istilah para ‘mafia’ biaya pengawalan.

            Mafia nya sendiri tak pernah ada. Karena satu pun tak ada yang pernah ditangkap tangan oleh KPK sebagai mafia. Mereka yang tertangkap selalu jelas identitasnya, pekerjaannya bahkan bestatus terhormat. Lantas dimana mafia nya? Apakah kata mafia hanya untuk menunjukkan betapa proses penggunaan hak budget di gedung DPR RI tak ubahnya seperti dalam rapat para mafia?

            Jika kita berandai mafia itu ada, tanpa bukti fisik dan jaringan dari mafia itu kita sepakat mengatakan ada mafia berarti suatu saat akan terbukti ada orang-orang di luar anggota DPR RI, stafnya, pengusaha dan pejabat pemerintah terindikasi sebagai mafia, mengerikan sekali...

            Kenapa kemudian mafia berkumpul di gedung DPR? Tentu karena gerombolan mafia memiliki anggaran untuk aktifitas mereka di luar parlemen atau dalam rangka mensuport kegiatan orang per orang atau partai politik atau pejabat pemerintah di luar parlemen. Anggaran mafia yang besar itu, dan sebagaimana layaknya mafia: cari uang gampang dengan cara yang cepat dan enak, halal atau haram, melanggar hukum atau tidak bagi mafia tak penting yang penting bisa didapat. Bermula dari hal inilah pat gulipat dimulai. Perkiraan penulis anggaran awal mafia ini diperoleh dari sumber tertentu yang punya kepentingan dengan kue APBN. Merebaklah kemudian istilah mafia anggran karena mafia tersebut bersliweran untuk memperjuangkan postur anggaran yang dibidik sesuai dengan kebutuhan anggaran mafia yang telah dikeluarkan lengkap dengan keuntungan, biaya entertain dan kemewahan kilat yang diinginkan oleh para mafioso.

            Hasilnya adalah suatu rencana anggaran yang menurut hitungan realistis tak masuk akal dan di sana sini digelembungkan. Apakah kemudian proses ini tak disadari oleh puluhan anggota badan anggaran yang mewakili fraksinya? Lagi-lagi jawabannya akan sumir, karena setiap anggota badan anggaran akan saling menghormati dengan usulannya masing-masing bila saling mendukung dan “mengerti”. Proses yang seperti ini sulit dipertanggungjawabkan secara akuntable apalagi jika harus dilakukan cek lapangan terhadap rencana pekerjaan dan jumlah anggaran yang dialokasikan.

            Diawali dari proses yang tidak transparan dan akuntable itulah kemudian penganggaran juga dipenuhi faktor saling mengisi dan mengamankan. Sehingga penganggarannya juga mempertimbangkan biaya untuk mafia pada pengerjaannya yang kemungkinan besar jika diaudit diperlukan biaya damai....proses itu terjadi bertahun-tahun sepanjang usia republik ini entah pada periode kapan hal itu mulai menggila. Ada kejadiannya, ada gerak-geriknya ada mafianya tapi mafia nya sendiri tak pernah tertangkap oleh penegak hukum.

            Jika kita semua menyadari bahwa sesungguhnya memang benar ada mafia di lembaga perwakilan kita dan justru yang tertangkap bukan mafia itu tentu ini luar biasa. Seperti cerita hantu, monster yang mengerikan yang bisa kapan saja datang dan menghilang.

            Menyadari ini semua, marilah kita dukung pengungkapan semua kasus di gedung perwakilan kita yang mengakibatkan APBN kita tak efektif apalagi efisien. Ilustrasi di atas tak berarti sudah tak ada lagi anggota DPR kita yang memiliki nurani, justru terkuaknya bebagai kasus penyelewengan itu karena masih ada nurani yang menggugah untuk mengatakan bahwa yang benar adalah benar adanya.

            Bravo Agus Chondro, tetap semangat Wa Ode Nurhayati...............