Fokus Ekonomi Kita Tahun 2012

Menurut berbagai sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini bukan didorong oleh Sektor Produksi Barang yang berasal dari sektor Pertanian yang hanya tumbuh 2.9 persen, sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 3.5 persen dan Sektor Industri Pengolahan sebesar 4.5 persen hal ini timpang bila dibandingkan dengan Sektor Jasa selain Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Sektor Keuangan , Real Estate dan Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 5.7 persen dan Sektor Jasa Jasa yang bertumbuh sebesar 6.0 persen . Wajar jika kemudian kita temukan: petani, nelayan dan buruh masuk dalam kategori masyarakat miskin , dengan pertumbuhan ekonomi di kegiatan produksi kelompok ini hanya dibawah 5 persen, padahal populasi tenaga kerjanya sekitar 53 persen dari tenaga kerja secara keseluruhan  ( 41 persen dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, 12 persen dari sektor industri pengolahan). Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor jasa yang bertumbuh diatas 5 persen saat ini hanya menyerap tenaga kerja sebesar 11.5 persen. Walaupun Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai Rp 6 422.9 Triliun, dengan fakta-fakta tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa peningkatan PDB tidak dinikmati oleh masyarakat miskin dan pemerataan masih jauh dari harapan.

Fokus yang mesti dilakukan oleh pemerintah dalam membangun sinergitas ekonomi tahun 2012 adalah menggiatkan sector pertanian dan Industri untuk menyerap tenaga-tenaga di sector ini. Sebagai contoh adalah program perluasan lahan sawah yang telah dicanangkan bisa dipercepat. Arah pembangunan sector industry kita yang nyaris tak jelas harus menemukan jalan baru untuk tidak kehilangan momentum dan peluang. Pelarangan ekspor rotan mentah harus diikuti dengan politik Industri rotan yang menguntungkan bagi pengrajin dan juga pengiriman mineral dan tambang mentah harus segera diikuti dengan pembangunan Industri pengolahan menjadi bahan baku atau setengah jadi. Memang ini bukan pekerjaan ringan, karena pemerintah harus melakukan penyiapan infrastruktur di berbagai kebutuhan yang biayanya sangat besar. Mengacu pada Master Plan Percepatan Pembanguan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dapatlah dicermati apakah APBN tahun 2012 mengarah pada penopangan program tersebut atau masih begitu-begitu saja? Selanjutnya konsolidasi resource nasioanal; BUMN, BUMD, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta harus meletakkan kepentingan merah putih di atas kepentingannya masing-masing.

Mengambil inspirasi dari korea selatan yang diterjang krisis pada tahun 1998 dan kemudian bangkit sebagai kekuatan ekonomi baru di Asia, Indonesia harus mampu menggerakkan seluruh SDM nya untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam merebut peluang yang ada. Budaya konsumtif, bermalas-malasan, korupsi di kalangan pegawai pemerintah dan pejabat Negara adalah hal-hal yang menakutkan dan penghambat kemajuan yang kita impikan. Kita sambut peluang ini dengan kerja besar bersama-sama…..a big job makes a man great, a good opportunity makes our county big.

MESIN EKONOMI PEMERINTAH BELUM OPTIMAL

Pertumbuhan ekonomi  Indonesia pada tahun 2011 diyakini akan menembus target yaitu sebesar 6,5 prosen. Hal tersebut sesuai penjelasan wakil menteri keuangan baru-baru ini. Perhitungan pertumbuhan ekonomi di dasarkan atas pendekatan pengeluaran yaitu 2,7 prosen dari konsumsi rumah tangga dan 3,3 prosen dari net ekspor. Sisanya 0,5 prosen dari konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestic bruto, dan perubahan inventori.

Dengan pertumbuhan sebesar 6,5 prosen tersebut, ekonomi makro Indonesia masih cukup aman terhadap instabilitas ekonomi kawasan. Akan tetapi secara mikro ekonomi, pertumbuhan tersebut belum berkualitas. Konsumsi rumah tangga yang menopang 2,7 prosen, lebih banyak didorong oleh konsumsi masyarakat kelas menengah ke atas  yang bila dibandingkan konsumsi rumah tangga masyarakat bawah terlampau timpang. Ini menunjukkan bahwa mesin ekonomi pemerintah yang memiliki kapasitas cukup besar belum mampu menggerakan sector riil yang mampu memberikan efek positif bagi terserapnya tenaga kerja secara besar-besaran. Akibatnya pertumbuhan yang ada baru dapat dinikmati sejumlah kecil masyarakat yang termasuk dalam perut piramida ke atas. Di bawah perut dan di pijakan piramida masih tetap menganggur dan hidup miskin.

Kapasitas mesin ekonomi pemerintah di dukung oleh 17 kementrian teknis di bawah koordinasi Menko Bidang Perekonomian, Dewan Pertimbangan Presiden, Komite Ekonomi Nasional dan UKP4. Masih ditambah beberapa dewan yang terkait dengan penopang kegiatan ekonomi. Anomali antara kapasitas mesin ekonomi dan out put yang dihasilkan belum mencerminkan terjadinya sinergi yang baik diantara elemen-elemen penting kegiatan ekonomi Indonesia. Bersyukur sector usaha kecil-menengah dan swasta lainnya mampu memberikan stimulus.

Penyakit klasik yang masih dilakukan pemerintah adalah ketidak mampuannya dalam melakukan konsolidasi di antara kementerian terkait yang mampu memberikan rangsangan terhadap pertumbuhan lebih cepat di awal tahun karena 3-4 bulan di awal tahun tersebut pemerintah masih disibukkan dengan pelbagai proses administrasi proyek yang kadang jauh ketinggalan dengan pergerakan sector swasta yang cepat untuk mengejar pertumbuhan yang diinginkan. Lebih parah lagi bila koordinasi tersebut harus ruwet di antara kementrian teknis dengan kementrian keuangan, Bappenas dan DPR yang dulu populer dengan istilah dibintang alias anggaran program belum bisa dicairkan.

Langgam lama yang tak kunjung selesai akan mengakibatkan idle atau hibernasi dari ketersediaan kapasitas mesin ekonomi pemerintah yang sebenarnya besar. Kondisi makro ekonomi memang cukup baik, namun harus diikuti dengan kondisi mikro yang dirancang dengan penyerapan APBN yang merata dan lebih cepat untuk menciptakan peluang-peluang baru di akhir tahun. Bukan menyelesaikan pekerjaan yang sedianya sudah selesai sebelum akhir tahun menjelang. Meski kita tidak boleh pesimis namun kementrian teknis yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan rakyat kecil justru dipegang oleh orang parpol dengan latar belakang parpol yang berbeda. Bila kepentingan merah putih tak didahulukan akibatnya akan sangat parah…..

Kita masih menaruh harapan mesin ekonomi pemerintah yang berkapasitas besar mampu bergerak lebih cepat dengan serangkaian koordinasi yang baik, baru pemerintah boleh berharap investasi akan masuk dan sector swasta bergairah…..

ANGGARAN MAFIA, MAFIA ANGGARAN DAN PENGANGGARAN UNTUK MAFIA

            Sudah sering kita mendengar berita di tv, membaca kabar di koran atau sekedar desas-desus tentang mafia yang berkeliaran di gedung DPR-RI wabil khusus di Badan Anggaran DPR. Kenapa di Badan anggaran DPR, karena di badan inilah wakil rakyat kita dipilih oleh fraksinya dengan jumlah sedikit untuk mewakili 560 anggota DPR menggunakan haknya, sebagai anggota DPR, hak budget untuk menganggarkan program-program makro dalam APBN yang kemudian secara teknis dibahas di komisi-komisi untuk menjadi RKA KL yang dibahas bersama pemerintah kemudian disetujui bersama-sama DPR RI secara kelembagaan dan pemerintah menjadi Undang-undang APBN.

            Bermula berbagai kasus yang menyeret anggota DPR RI ke kursi pesakitan KPK karena disangka menerima suap ataupun gratifikasi, entah dari mana asalnya kemudian ramai-ramai publik koor, ada mafia di DPR. Sejauh ini tak pernah ada penangkapan terhadap mafia tersebut. Karena yang ditangkap adalah anggota DPR RI, stafnya, pegawai pemerintah atau pengusaha yang memberikan uang pelicin kepada anggota DPR untuk memuluskan program tertentu. Dalam istilah para ‘mafia’ biaya pengawalan.

            Mafia nya sendiri tak pernah ada. Karena satu pun tak ada yang pernah ditangkap tangan oleh KPK sebagai mafia. Mereka yang tertangkap selalu jelas identitasnya, pekerjaannya bahkan bestatus terhormat. Lantas dimana mafia nya? Apakah kata mafia hanya untuk menunjukkan betapa proses penggunaan hak budget di gedung DPR RI tak ubahnya seperti dalam rapat para mafia?

            Jika kita berandai mafia itu ada, tanpa bukti fisik dan jaringan dari mafia itu kita sepakat mengatakan ada mafia berarti suatu saat akan terbukti ada orang-orang di luar anggota DPR RI, stafnya, pengusaha dan pejabat pemerintah terindikasi sebagai mafia, mengerikan sekali...

            Kenapa kemudian mafia berkumpul di gedung DPR? Tentu karena gerombolan mafia memiliki anggaran untuk aktifitas mereka di luar parlemen atau dalam rangka mensuport kegiatan orang per orang atau partai politik atau pejabat pemerintah di luar parlemen. Anggaran mafia yang besar itu, dan sebagaimana layaknya mafia: cari uang gampang dengan cara yang cepat dan enak, halal atau haram, melanggar hukum atau tidak bagi mafia tak penting yang penting bisa didapat. Bermula dari hal inilah pat gulipat dimulai. Perkiraan penulis anggaran awal mafia ini diperoleh dari sumber tertentu yang punya kepentingan dengan kue APBN. Merebaklah kemudian istilah mafia anggran karena mafia tersebut bersliweran untuk memperjuangkan postur anggaran yang dibidik sesuai dengan kebutuhan anggaran mafia yang telah dikeluarkan lengkap dengan keuntungan, biaya entertain dan kemewahan kilat yang diinginkan oleh para mafioso.

            Hasilnya adalah suatu rencana anggaran yang menurut hitungan realistis tak masuk akal dan di sana sini digelembungkan. Apakah kemudian proses ini tak disadari oleh puluhan anggota badan anggaran yang mewakili fraksinya? Lagi-lagi jawabannya akan sumir, karena setiap anggota badan anggaran akan saling menghormati dengan usulannya masing-masing bila saling mendukung dan “mengerti”. Proses yang seperti ini sulit dipertanggungjawabkan secara akuntable apalagi jika harus dilakukan cek lapangan terhadap rencana pekerjaan dan jumlah anggaran yang dialokasikan.

            Diawali dari proses yang tidak transparan dan akuntable itulah kemudian penganggaran juga dipenuhi faktor saling mengisi dan mengamankan. Sehingga penganggarannya juga mempertimbangkan biaya untuk mafia pada pengerjaannya yang kemungkinan besar jika diaudit diperlukan biaya damai....proses itu terjadi bertahun-tahun sepanjang usia republik ini entah pada periode kapan hal itu mulai menggila. Ada kejadiannya, ada gerak-geriknya ada mafianya tapi mafia nya sendiri tak pernah tertangkap oleh penegak hukum.

            Jika kita semua menyadari bahwa sesungguhnya memang benar ada mafia di lembaga perwakilan kita dan justru yang tertangkap bukan mafia itu tentu ini luar biasa. Seperti cerita hantu, monster yang mengerikan yang bisa kapan saja datang dan menghilang.

            Menyadari ini semua, marilah kita dukung pengungkapan semua kasus di gedung perwakilan kita yang mengakibatkan APBN kita tak efektif apalagi efisien. Ilustrasi di atas tak berarti sudah tak ada lagi anggota DPR kita yang memiliki nurani, justru terkuaknya bebagai kasus penyelewengan itu karena masih ada nurani yang menggugah untuk mengatakan bahwa yang benar adalah benar adanya.

            Bravo Agus Chondro, tetap semangat Wa Ode Nurhayati...............

Pencapresan Hatta Rajasa dan Kaderisasi Pemimpin Bangsa

Beberapa hari terakhir ini, setelah Rapat Kerja Nasional PAN 2011 ditutup dengan salah satu keputusan: Pencapresan Hatta Rajasa pada pilpres 2014 bebagai tanggapan meramaikan media massa; dari wawancara dengan para tokoh, artikel sampai sekedar gossip.

Sebelumnya Partai Gerindra sudah lebih awal memastikan Letjen (purn) Prabowo Subiyanto untuk diusung sebagai calon Presiden. Partai Golkar yang sebulan lalu melaksanakan Rapimnas juga telah menetapkan Aburizal Bakrie, Ketua  Umum -nya sebagai Calon Presiden.

Hingar-bingar pencapresan dini  salah satunya disebabkan akan segera berakhirnya periode pemerintahan SBY yang menurut UUD 1945, sudah tidak punya peluang untuk mencalonkan atau dicalonkan. Hal ini berbeda dengan periode 2004-2009, dimana SBY masih punya peluang untuk mencalonkan yang kedua kalinya. Hanya Prabowo Subiyanto yang sudah sejak awal memastikan pencapresan dirinya pada saat itu.

Terlepas dari pro dan kontra atas pencalonan mereka yang telah dilecutkan melalui rumah mereka masing-masing yaitu Gerindra sebagai rumah Prabowo, Golkar sebagai rumah Aburizal Bakrie dan PAN sebagai rumah Hatta Rajasa: ini  adalah suatu fenomena yang positif, dimana partai tak lagi berpikir untuk mengimpor calon pemimpin bangsa dari luar rumah mereka.

Pencapresan dini dapat menjadi pendidikan politik bagi partai dan masyarakat secara luas. Setelah pencapresan itu, mereka akan berlomba-lomba untuk mendekat kepada rakyat sesuai dengan tugas yang diembannya. Terutama Hatta Rajasa, sebagai Menteri Koordinator Perekonomian pastilah tak lagi bisa main-main dengan pekerjaannya, langsung atau tidak pedikat balon capres akan membuatnya ‘bermental presiden’. Jangankan berpikir untuk menyelewengkan jabatan, melalaikan tugasnya saja akan berakibat sangat buruk baginya. Ibaratnya 24 jam seluruh pasang mata di republic ini sekarang mengamati langkah dan gerak-gerik para bakal calon presiden.

Pencapresan dini Hatta Rajasa, sebenarnya agak terlambat, mestinya itu sudah diputuskan pada waktu kongres PAN ke 3 di Batam pada Januari 2010 yang lalu. Bagi Hatta Rajasa sendiri, sesungguhnya pencapresan dini tak terlalu diinginkannya, simak saja jawaban atas keputusan pencapresannya di rakernas, tak pernah tegas: bekerja, bekerja dan bekerja….. banyak orang mengatakan bahwa Hatta terlalu santun. Kata Pak Amien Rais, seniornya, Hatta Rajasa lebih njawani ketimbang orang Solo. Sikapnya ini cukup masuk akal, bila terkait dengan posisinya sebagai pembantu presiden, Hatta tak ingin gege mongso…ia masih ewoh pakewuh dengan Presiden yang pada akhir November lalu telah resmi menjadi satu keluarga, besannya.

Tentu pencapresan hatta dari PAN menimbulkan berbagai spekulasi. Bagi kader-kader PAN spekulasi itu tak terlalu menjadi pemikiran yang penting. Dari pandangan umum 33 Dewan Pimpinan Wilayah yang hadir di forum Rakernas itu tak ada yang bersuara lonjong, semuanya bulat: meminta Hatta Rajasa untuk dicapreskan….alasan pencapresannya pun beragam: dari soal kader terbaik partai hingga peranan Hatta Rajasa di pemerintahan….

Terlepas dari seluruh proses yang menyertai tiga tokoh utama partai sebagai balon presiden tersebut, bagi penulis ini pertanda baik. Demokrasi kita tengah menuju pada kualitas lumayan. Setidaknya partai politik sebagai soko guru demokrasi dalam tiga belas tahun terakhir ini sudah mulai berbenah dalam hal kaderisasi. Kader partai sepertinya sudah bosan dicekoki calon-calon pemimpin dari luar mereka. Tuntutanya adalah mereka partai politik harus terus melakukan perubahan seiring dan sejalan dengan tuntutan jamannya. Saya kira ke depan tak perlu  ada dikotomi lagi antara professional dan politisi. Profesional bisa saja berlatar belakang politik alias kader partai. Yang terpenting adalah bagaimana profesionalitasnya mampu ditunjukkan untuk mengabdi kepada kepentingan bangsa. Bukankah tujuan setiap partai politik selalu berhimpit dengan semangat merah putih, dengan tujuan nasional yang sama.

Kaderisasi di PAN, tak pernah terhenti. Pada tahun 2004, PAN dengan percaya diri mengusung Prof. Dr. M. Amien Rais, Ketua Umum PAN pada saat itu untuk menjadi calon presiden berpasangan dengan Siswono Yudhohusodo, pada tahun 2009, melalui rakernas di Yogyakarta menjelang pemilihan umum presiden, PAN menetapkan mencalonkan Hatta Rajasa sebagai Calon Wakil Presiden, setelah Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir, menghentikan pencalonannya sebagai Presiden. Meski keberuntungan belum berpihak, namun dari sisi kaderisasi, PAN tak pernah absen dari percaturan kursi kepresidenan/wakil presiden. PAN tak pernah kering dari penyiapan kader-kader pemimpin bangsa meski usia partai masih seusia reformasi.

Bagi orang yang berpikir tentang proses, pencalonan Hatta Rajasa secara resmi sebagai balon presiden, adalah keputusan yang brilian. Pertama, proses ini akan mengakumulasi sinergi kader internal PAN dalam memfokuskan diri untuk memenangkan pemilu legislative sebagai batu pijakan (stepping stone) mulus tidaknya pencalonan hatta rajasa sebagai presiden. Kedua, persepsi orang di luar PAN bahwa ada faksionalisasi di tubuh PAN tak terbukti, nyatanya PAN secara bulat bersepakat dengan pencapresan Hatta Rajasa, sehingga semua anasir negative yang dapat menyebabkan kegagalan PAN mengusung Hatta Rajasa dapat segera diberantas, setiap orang harus mengikhlaskan bersinergi dan berbagi peran demi tercapainya tujuan tersebut. Yang keberatan dia bisa dianggap tak setuju Hatta Rajasa dicapreskan. Ketiga, proses konsolidasi dan sosialisasi akan menjadi milik sebuah tim besar yang diayomi partai, karena partai yang memutuskan Hatta Rajasa untuk dicapreskan. Keempat, Hatta Rajasa mesti mengikhlaskan tim besar yang didominasi oleh orang-orang jawa, karena secara kultur Hatta Rajasa memerlukan simbiosa dengan mereka untuk membuat pemilih jawa yang besar, yakin bahwa Hatta Rajasa seorang tokoh yang dapat mengayomi mereka.

Bekerja, bekerja, bekerja...

Satu kata BEKERJA yang diulang tiga kali menjadi tag line baru perusahaan listrik satu-satunya yg plat merah. Siapa lagi yang punya gagasan itu kalau bukan Dahlan Iskan: orang yang sakit (menurut pengakuannya) yang malah menjadi sehat setelah 'bekerja'.....
Dahlan Iskan (DI) dan juga Jacoeb Oetama (JO) sama-sama berlatar belakang jurnalis yang jadi pengusaha media. DI adalah bos groub jawa pos dan JO adalah gramedia group... keduanya mengaku nyaman dengan status jurnalis ketimbang pengusaha.....DI konsisten dengan gayanya selama jadi kuli tinta. Menjadi Menteri di kabinet Indonesia Bersatu II juga sekaligus menjadi sosok aneh. Bukan hanya gagasan-gagasannya tapi juga penampilannya yang jauh dari kesan kebanyakan seorang menteri.
JO, orang yang dalam banyak hal memiliki talenta jurnalis juga pengusaha yang menurut hemat saya lebih sebagai pekerja....bukan untuk orang lain tapi untuk kebahagiaan dirinya.... Keduanya meski dengan berbagai fasilitas kemewahan yang bisa diperoleh karena kerja kerasnya, tetap saja sosok yang sederhana.....
Bagi orang biasa mereka berdua adalah luar biasa... bagi mereka berdua orang kebanyakan juga luar biasa:.... tidak bekerja/bermalasan tetapi ingin bermewahan....Itulah sikap yang terus membunuh kita sebagai bangsa untuk hidup mandiri. Kata Bung Karno BERDIKARI....
Berdikari hanya milik mereka yang bekerja, bekerja dan bekerja....bahkan tak pernah berharap dengan hasil yang luar biasa, karena kerja tak pernah ada yang dapat menggantikan.... kecuali keberuntungan....
Orang tidak bisa hidup dengan terus menunggu keberuntungan, karena keberuntungan merupakan resultante antara kesempatan dan kerja keras yang tanpa henti.....